Kebijakan Moratorium Lowongan Penerimaan CPNS 2017 Terbaru

Advertisement

Kebijakan Moratorium CPNS 2017 ~Info diadakan tidaknya Penerimaan CPNS 2017 ternyata masih simpang siur meski beberapa waktu lalu media online mengemukakan bahwa Menpan Yuddy telah memberikan pernyataan terkait tidak adanya perekrutan CPNS 2017 tahun ini lalu bagaimana dengan kekosongan pegawai dan lain-lain, bagaimana cara mengatasinya?

Ya sebelumnya ada kebijakan moratorium yang diberlakukan untuk membatasi penerimaan tes CPNS 2017 pada setiap lowongan yang dibuka namun kini ada pembaruan peraturan tentang tidak dibukanya lowongan CPNS 2017, benarkah demikian?

Tampaknya pemerintah yang dalam hal ini adalah menpan mempunyai pertimbangan tersendiri dalam mengambil keputusan terkait dengan lowongan penerimaan CPNS 2017 sehingga berani mengambil resiko yang cukup besar dengan tidak mengadakan bukaan CPNS 2017 sama sekali.

Berbeda dengan isi moratorium yang hanya membatasi penerimaan pegawai baru melalui tes CPNS 2017 melainkan untuk kebijakan terbaru yang diambil adalah tentang tidak adanya penerimaan CPNS di tahun 2017, ya pada kebijakan moratorium yang mulai diberlakukan sejak tahun 2012 yang lalu hanya membatasi kecuali pada formasi guru dan tenaga kesehatan.

Jika dibahas lebih lanjut mengenai ada tidaknya lowongan dan penerimaan tes seleksi CPNS 2017 tahun ini maka akan menjadi bahasan yang panjang sehingga mari sama-sama kita tunggu konfirmasi selanjutnya mengenai penerimaan CPNS 2017 yang akan dibuka.

Untuk kebijakan moratorium sendiri akan tetap berlaku meskipun tes CPNS 2017 masih tetap diselenggarakan tidak seperti pemberitaan yang ada, lebih lanjut mengenai isi dari kebijakan moratorium CPNS itu sendiri bisa dilihat di bawah ini.

Kebijakan Moratorium CPNS

Kebijakan moratorium merupakan kebijakan yang mengkaji terkait rasio jumlah pegawai negeri yang tepat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Adapun kajian yang dimaksud secara instansional akan ditempuh dengan tiga pola, yakni minus growth, zero growth, dan growth.

  • Minus growth diterapkan bagi instansi yang berdasarkan hasil analisa beban kerja (ABK) jumlah pegawainya sudah kelebihan, anggaran belanja pegawai lebh dari 50 persen APBD (untuk kabupaten/kota), dan bagi provinsi yang rasio belanja pegawainya lebih dari 30 persen APBD.
  • Zero growth, diterapkan untuk instansi yang jumlah pegawainya cukup, rasio anggaran belanja pegawai antara 40 – 50 persen dari APBD (kab/kota), dan 25 – 30 persen (provinsi).

Kebijakan moratorium tersebut diberlakukan sesuai dengan pengunaan anggaran di masing-masing daerah dan akan terus berlaku dalam perhitungan yang telah ditetapkan tersebut kecuali memang untuk 2 formasi yakni guru dan tenaga kesehatan.

Kebijakan Moratorium Lowongan Penerimaan CPNS 2017 Terbaru adalah kebijakan yang membatasi jumlah perekrutan penerimaan pegawai negeri sipil sesuai dengan daya angkat biaya yang harus dikeluarkan berdasarkan penggunaan anggaran di masing-masing daerah.

Dengan demikian semakin terbatasnya peluang dan juga lowongan penerimaan CPNS akan semakin menambah ketatnya persaingan yang akan berlangsung dalam tes CPNS setiap tahun baik itu tes CPNS 2017 maupun tes CPNS lainnya di tahun-tahun mendatang.

Leave A Response